Wakil Presiden RI Mencanangkan Penanaman Bambu Nasional

Wakil Presiden RI Mencanangkan Penanaman Bambu Nasional

 

Bambu memiliki segudang manfaat, baik dari sisi ekologi, maupun dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi semua bagian tanaman bambu mulai dari akar, batang, daun, kelopak batang hingga rebung (tunas muda) dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk; bahan bangunan, makanan, furniture, bambu lamina, kertas, alat rumah tangga, kerajinan, energy arang, tektil sampai dengan bahan kimia dan obat-obatan.Akar tanaman dapat berfungsi sebagai penahan erosi guna mencegah bahaya banjir dan longsor dan menyerap limbah beracun terutama merkuri melalui serabut-serabut akarnya. Disamping itu, akar bambu mampu mengikat air sehingga bermanfaat sebagai pelestari mata air ataupun sumber-sumber air lainnya. Satu rumpun bambu mampu menyimpan rata-rata 5.000 liter air, selain itu hutan bambu juga mampu menyerap 50 ton CO2/ha/thn. Dengan  fungsi dan manfaat bambu yang sangat baik dan beragam tersebut maka pemanfaatan tanaman bambu untuk tujuan rehabilitasi lahan kritis dan perbaikan lingkungan serta untuk pengembangan industri merupakan pilihan jenis yang sangat tepat dan menguntungkan baik dari segi ekonomi maupun ekologi.

Oleh karenanya, Wakil Presiden RI, M Jusuf Kalla, terinspirasi untuk mencanangkan penanaman bambu nasional yang dilaksanakan di Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Sabtu, 10 Agustus 2016. Pada kesempatan pencanangan tersebut, Jusuf Kalla meresmikan sekaligus melakukan  penanaman simbolis penanaman bambu jenis Pattung/ Betung (Dendrocalamus asper) di lahan seluas 5,5  hektar di Kelurahan Lanna, Kecamatan Parang Loe, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan menjadi lokasi awal pencanangan Penanaman Bambu Nasional yang menargetkan penanaman 100 juta rumpun Bambu di Seluruh Indonesia. Di Sulawesi Selatan sendiri ditargetkan akan ditanaman 10 juta rumpun bambu.

”Bagaimana cara memelihara lingkungan terutama sungai dengan murah, hasilnya bertahan dan tidak gersang, maka salah satunya tentu dengan menanam pohon. Dan pohon yang efektif dan berguna bagi masyarakat serta cepat dan tahan hidup dilereng-lereng dan dimanapun adalah bambu. Bambu juga mempunyai manfaat dari akar, batang sampai danunnya. Oleh karena itu timbulah pemikiran bahwa budidaya bambu harus kita kerjakan ulang,” kata JK.

Menurut JK salah satu indikator keberhasilan penghijauan adalah kualitas sungainya. “Sungai dimanapun di Indonesia banyak yang tidak biru airnya. Karena itu saya bilang ukuran keberhasilan penghijauan adalah sungai, kalau air sungainya biru berarti berhasil, kalau air sungainya keruh berati belum berhasil, itu saja ukurannya. Karena itulah maka salah satu caranya melibatkan masyarakat untuk penghijauan,”tuturnya.

Digaungkannya Gerakan Penanaman Bambu Nasional ini adalah agar masyarakat  dapat terberdayakan dan diperoleh biaya yang efisien untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kemanfaatan dari tanaman bambu.

“Akhirnya dipilihlah metode gerakan nasional yang bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan, pemerintah bisa membiayai dengan murah tidak perlu pemerintah harus terjun langsung, tetapi dengan menggerakan mayarakat. Itu program yang paling mudah, paling cepat, paling terawasi, masyarakat akan mengawasinya karena akan bermanfaat untuk dirinya. Jangan lewat proyek yang besar-besar yang tidak bisa diperiksa”,jelasnya.

Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Kementerian LHK optimis gerakan ini akan berhasil, karena bambu merupakan tanaman yang mempunyai berbagai manfaat. Kegiatan penghijauan dengan tanaman bambu akan meningkatkan fungsi hidroorologis bagi lingkungan, dan juga mempunyai manfaat ekonomi bagi masyarakat.  Targetnya adalah 100 juta batang bambu, sedangkan di Sulawesi Selatan ini akan ditanam sebanyak 10 juta batang bambu. Oleh karena itu, Kementerian LHK telah mendorong Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan untuk Provinsi Sulsel dan di Pulau Jawa untuk melaksanakan penanaman bambu dengan memanfaatkan DAK. 

Pejabat tinggi yang juga hadir dalam Pencanangan Penanaman Bambu Nasional, antara lain Menteri Telekomunikasi dan Informatika, Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Gowa, Kepala BRG, serta Unsur dari TNI/Polri.

 

PRESIDEN TANAM POHON DI PULAU SAMOSIR

PRESIDEN TANAM POHON DI PULAU SAMOSIR

 

PRESIDEN RI Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana mencanangkan pemulihan ekosistem danau toba dengan melakukan penanaman pohon di Kebun Raya Samosir Kabupaten Samosir Sumatera Utara Minggu (21/08/2016). Penanaman tersebut dilaksanakan untuk menggugah dan memotivasi masyarakat untuk melaksanakan kerja nyata dalam pemulihan ekosistem Danau Toba.

Danau Toba merupakan salah satu dari 15 danau yang menjadi prioritas nasional untuk dipulihkan, namun saat ini kondisi Danau Toba sangat memprihatinkan, ditandai dengan adanya 5.600 keramba jaring apung (KJA) yang menghasilkan limbah organik tinggi, pencemaran air dari kegiatan pertanian, peternakan, dan rumah tangga, serta luas lahan kritis Daerah Tangkapan Air (DTA) yang telah mencapai 21 % (157.000 hektar) dari luas daerah tangkapan air Danau Toba. Lahan kritis tersebut merupakan akibat adanya kebutuhan lahan untuk pertanian dan perambahan pada kawasan lindung yang merupakan daerah tangkapan air danau Toba.

Kondisi yang memprihatinkan tersebut, mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus melakukan kampanye dan himbauan kepada masyarakat sekitar Danau untuk berpartisipasi dalam penanaman pohon dan perbaikan lingkungan, selain upaya nyata menyelamatkan ekosistem Danau Toba, dengan mempertahankan fungsi hutan dan lahan dengan penanaman dan pemeliharaan sabuk hijau pada sempadan danau dan sungai, dimana sejak tahun 2012 telah ditanam seluas 6.446 Ha, pengelolaan hutan melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD), Pengendalian pencemaran air melalui penetapan daya tampung beban pencemaran air serta penertiban budidaya perikanan, Penataan kebijakan melalui penetapan zonasi pemanfaatan perairan danau serta mengarahkan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Pimpinan BUMN/BUMS/BUMD untuk mengalokasikan dana bagi penanaman dan pemeliharaan pohon 1% dari total anggaran APBD dan 10% dari total dana CSR perusahaan setiap tahun papar Hilman Nugroho, Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Kementerian LHK.

Kegiatan penanaman tersebut juga dihadiri beberapa Menteri Kabinet Kerja, diantaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi juga turut serta bersama ribuan warga setempat dan para pelajar.

Pada kesempatan tersebut Presiden RI, Jokowi menanam jenis Manggis (Garcinia Mangostana), sementara ibu Iriana menanam pohon Mangga (Mangifera Indica) di Kebun Raya Samosir. Beliau meminta betul kepada masyarakat untuk betul-betul merawat pohon yang sudah ditanam.

"Yang sudah ditanam, saya minta dirawat dan diawasi agar betul-betul tumbuh," kata Jokowi di Pulau Samosir, ucapnya dihadapan ribuan warga Samosir.

Keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan tidak hanya tergantung pada upaya pemerintah pusat, akan tetapi juga tergantung pada peran dari masyarakat dan pemerintah setempat, termasuk para pelaku usaha.


 

Musyawarah Masyarakat Adat Batak Dukung Pelestarian Danau Toba

Musyawarah Masyarakat Adat Batak

Dukung Pelestarian Danau Toba


Musyawarah Masyarakat Adat Batak 2016 berbeda dengan tahun–tahun sebelumnya, kali ini kegiatan dimaksud didahului dengan kegiatan perbaikan lingkungan melalui penanaman pohon di Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba. Panitia Penyelenggara bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), menggagas kegiatan tersebut sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran bersama dalam restorasi lingkungan danau toba.

Pencanangan penanaman pohon ini mengusung tema “Restorasi Lingkungan Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik” dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2016 di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XVIII, Huta Ginjang, Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

Jumlah pohon yang ditanam pada kesempatan tersebut sebanyak 700 batang pohon, mengawali kegiatan pencanangan tersebut, telah dilakukan penanaman sebanyak 7.000 batang pada areal seluas + 15 hektar dengan jenis tanaman Aren, Kemiri, Sengon, Pinus, Makadamia, Kayu Afrika, Alpukat, Haturmangan, Suren, dan Sampinur tali. Tanaman tersebut memiliki fungsi yang baik untuk perlindungan dan tata air serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Kegiatan penanaman tersebut dihadiri oleh Menteri LHK, Bupati Tapanuli Utara,  Sekjen Kementerian LHK, Dirjen PDASHL Kementerian LHK, Dirjen PSKL Kementerian LHK, Dirjen PKTL, Dr. Effendi Simbolon selaku ketua PSBI, pemuka agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat Tapanuli Utara dan Toba.

Menteri LHK yang dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi yang setinggi - tingginya kepada Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Utara beserta jajarannya dan serta kepada Dr. Effendi Simbolon sebagai ketua PSBIatas prakarsa kegiatan penanaman pohon tersebut.

Danau Toba merupakan salah satu dari 15 danau yang menjadi prioritas nasional untuk dipulihkan, namun saat ini kondisi Danau Toba sangat memprihatinkan, diantaranya adanya 5.600 keramba jaring apung (KJA) yang menghasilkan limbah organik tinggi, dan tingginya pencemaran air dari kegiatan pertanian, peternakan, dan rumah tangga. Sedangkan kondisi lahan kritis telah mencapai seluas 157.000 hektar atau 21 % dari luas daerah tangkapan air Danau Toba. Lahan kritis tersebut merupakan akibat adanya pengelolaan lahan pertanian yang tidak memperhatikan kaidah konservasi tanah, ditambah dengan adanya perambahan pada kawasan hutan lindung di DTA danau Toba.

        Untuk menyelamatkan ekosistem Danau Toba, Kementerian LHK berupaya mempertahankan fungsi hutan/lahan dengan Rehabilitasi hutan dan lahan, penanaman dan pemeliharaan sabuk hijau pada sempadan danau dan sungai, dimana sejak tahun 2012 telah ditanam seluas 6.446 Ha, skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD), serta pengendalian pencemaran air melalui penetapan daya tampung beban pencemaran air serta penertiban budidaya perikanan, penataan kebijakan melalui penetapan zonasi pemanfaatan perairan danau serta mengarahkan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Pimpinan BUMN/BUMS/BUMD untuk mengalokasikan dana bagi penanaman dan pemeliharaan pohon 1% dari total anggaran APBD dan 10% dari total dana CSR perusahaan setiap tahun. Seluruh upaya pemulihan ekosistem danau Toba ini akan tercapai dengan dukungan bersama dari segenap pihak.

Wakil Presiden RI, Mendukung Upaya Kementerian LHK dan PMI dalam Pelestarian Mangrove

Wakil Presiden RI, Mendukung Upaya Kementerian LHK dan PMI dalam Pelestarian Mangrove


Setiap anggota PMR di seluruh Indonesia akan dikerahkan untuk menanam pohon, hal itu disampaikan oleh Ketua panitia jumpa bakti gembira (JUMBARA) PMR Nasional VIII kepada Wakil Presiden RI di lokasi bakti penanaman mangrove. Acara tersebut digagas bersama antara Ditjen PDASHL Kementerian LHK bersama Panitia Pelaksana Jumbara PMR Nasional  VIII Tahun 2016, yang dilaksanakan di halaman SMKN Labakang Kabupaten Pangkajene Kepulauan Sulsel pada tanggal 26 Juli 2016.  

Dalam pencanangan penanaman pohon tersebut,  Wakil Presiden RI, H. M Jusuf Kalla,  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Gubernur Sulawesi Selatan berkesempatan menanam mangrove yang disaksikan oleh Direktur Jenderal PDASHL Kementerian LHK, Bupati Pangkep, Ketua Umum PMI Pusat,  Anggota Forkompinda Prov. Sulsel dan Kab. Pangkep, Anggota PMR, Relawan PMI, pelajar dan masyarakat Kabupaten Pangkep.

Bakti penanaman pohon ini dilaksanakan bersama antara perwakilan anggota PMR dari 33 provinsi dan 10 anggota red-cross dari Italia, Timor Leste, Malaysia, Brunei, Myanmar, Fillipina, serta Kementerian LHK Pusat dan UPT, pelajar dan masyarakat Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep Sulsel. Jumlah pohon yang ditanam sebanyak 11.000 mangrove, pada areal seluas + 4 Ha.

Kementerian LHK mengarahkan penanaman mangrove dalam acara ini dengan maksud agar para peserta JUMBARA lebih mencintai kelestarian ekosistem mangrove, mengingat Indonesia memiliki ekosistem mangrove terluas,  dan tipe mangrove terlengkap di dunia serta mamiliki fungsi dan manfaat yang penting bagi konservasi, lingkungan maupun ekonomi. Adapun Luasmangrove  Indonesia mencapai 3,8 juta ha, diantaranya dalam kondisi baik seluas 2,7 juta ha (70%), yang mengalami degradasi 1,1 juta ha (20%). Untuk Propinsi Sulawesi Selatan, luasan mangrove mencapai + 10.000 Ha, terdiri dari 4.700 Ha (47%) kondisinya masih baik danseluas 5.300 Ha (53%) kondisinya telah terdegradasi.

Kegiatan Bakti Penanaman Mangrove dalamrangka JUMBARA PMR Nasional VIII  tahun 2016 merupakan salah satu bentuk nyata kesadaran dan keterlibatan generasi muda yang tergabung dalam PMR/PMI tidak saja dalam upaya merehabilitasi dan merestorasi serta mempertahankan ekosistem mangrove tetapi sekaligus juga untuk mengurangi dan mencegah bencana nasional yang menjadi tugas pokok dari PMI dan PMR. Kegiatan ini memiliki nilai strategis untuk mendorong remaja dan masyarakat untuk ikut serta dalam upaya penanganan lahan kritis sekaligus untuk membantu upaya pencegahan bencana melalui menanam pohon.

Sebelum meninggalkan lokasi penanaman, Wapres RI meminta kepada Warga Kab. Pangkep untuk menjaga sumber daya alam yang dimiliki dan memeliharanya sehingga kelangsungan ekosistem laut dan lainnya terpelihara. Selain itu berpesan agar seluruh peserta Jumbara PMR Nasional ke-8 menikmati kegiatan ini dengan hati senang bisa berbagi dengan seluruh peserta Jumbara.

 

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 2

Web site Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung